Tag: tarif pajak umkm

PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5%

pajak umkm turun
pajak umkm turun

PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 )

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang  dalam Pasal 12 menyatakan bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Ada tiga pokok di dalam revisi PP itu. Pertama, tarif dan subjek UKM yang boleh menggunakan PPh Final UKM, yakni 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, dan perseroan terbatas (PT). Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan. Ketiga, adanya batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM menggunakan tarif PPh Final. WP Badan memiliki batas waktu selama tiga tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal. Batas waktu menggunakan PPh Final UKM dengan tarif 0,5 persen juga berlaku bagi WP OP selama enam tahun.

MENGAPA TARIF PAJAK UMKM TURUN

  • Untuk mendorong peran masyarakat dalam ekonomi formal
  • Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  • Lebih memberikan keadilan bagi UMKM
  • Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

  • Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

Yang mendapatkan Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun

WAJIB PAJAK  UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17
  • CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan
  • BUT (Bentuk Usaha Tetap)

baca juga Jasa Konsultan Pajak

Dengan berlakunya PP no 23 Tahun 2018 per tanggal 1 Juli 2018 maka PP No 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

Apabila Anda Membutuhkan Informasi mengenai Pajak UMKM dan Konsultan Pajak di Jakarta Selatan dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting

phone / whatsApp : 0857-829-55311