Tag: kantor konsultan pajak

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.10/2018 tanggal 18 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

baca juga artikel : Jasa pembuatan Laporan Keuangan

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,856.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,657.85
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,405.60
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,322.28
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,893.27
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,584.94
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,762.93
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,807.94
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,469.42
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,825.63
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,657.45
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,379.31
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,288.31
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.53
15 Rupee India (INR) 1 205.81
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 49,051.71
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 120.64
18 Peso Philipina (PHP) 1 274.76
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,960.73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 90.70
21 Baht Thailand (THB) 1 455.03
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,880.38
23 Euro (EUR) 1 17,323.94
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,165.30
25 Won Korea (KRW) 1 13.22

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (12 September 2018 – 18 September 2018)

Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018
Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018

KURS PAJAK 12 Sept sd 18 September 2018

KURS PAJAK 12 Sept sd 18 September 2018

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38/KM.10/2018 tanggal 10 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

baca juga artikel : Jasa Konsultan Pajak

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,885.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,651.73
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,301.25
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,313.16
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,896.21
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,591.53
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,761.65
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,767.42
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,210.74
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,807.58
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,640.68
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,344.22
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,393.99
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.65
15 Rupee India (INR) 1 207.41
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 49,135.34
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 120.69
18 Peso Philipina (PHP) 1 277.00
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,968.17
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 91.90
21 Baht Thailand (THB) 1 453.57
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,869.14
23 Euro (EUR) 1 17,247.81
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,171.18
25 Won Korea (KRW) 1 13.26

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (5 September 2018 – 11 September 2018)

Kurs pajak tgl 12 september -18 september 2018
Kurs pajak tgl 12 september -18 september 2018

KURS PAJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER – 11 SEPTEMBER 2018

Tax Consulting

KURS PAJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER – 11 SEPTEMBER 2018

Kurs pajak tanggal 5 September – 11 September 2018 merupakan Kurs pajak mingguan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/KM.10/2018 tanggal 4 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

( baca juga Artikel : Peran Konsultan Pajak )

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,745.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,667.86
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,318.47
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,302.12
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,878.56
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,578.83
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,787.89
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,764.93
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,087.44
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,762.16
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,615.87
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,207.41
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,261.86
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.64
15 Rupee India (INR) 1 208.01
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 48,710.93
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 118.72
18 Peso Philipina (PHP) 1 275.75
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,931.19
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 91.29
21 Baht Thailand (THB) 1 450.59
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,834.06
23 Euro (EUR) 1 17,163.24
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,155.71
25 Won Korea (KRW) 1 13.27

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI
Kurs pajak minggu sebelumnya (29 Agustus 2018 – 4 September 2018)

Apabila Anda Membutuhkan Jasa Konsultan Pajak dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting di 0857-829-55311

Kurs pajak tgl 5 september -11 september 2018
Kurs pajak tgl 5 september -11 september 2018

Jasa in House Training Pajak jakarta

Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018

Jasa in House Training Pajak jakarta

Jasa in House Training Pajak jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

Artikel terkait : Konsultan Pajak

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari Jasa in house training pajak ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training Pajak yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ( USKP A )

Soal Mata Ujian PPh OP dan SPT PPh OP

Periode Juni 2012

 

Soal Multiple Choice

  1. Harianto adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan eceran pakaian anak-anak merek “ Mico”. PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 2.500.000 sedangkan PPh Pasal 25 tahun 2012 berdasarkan data SPT Tahunan PPh Tahun 2011 di sampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah angsuran PPh Pasal 25bulan Januari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Harianto adalah…………

a.Rp 2.500.000

b.Nihil, karena SPT Tahunan PPh Tahun 2011 belum disampaikan

c.Rp 3.000.000

d.75% X Penjualan bulan Januari 2012

 

Jawaban ( d )

Harianto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OP PT ).

  • PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1, Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
  • Pasal 3 ayat 1 , Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

 

Data untuk soal no 2 dan no 3

Suparman, status kawin tanggungan penuh seorang anak kandung, adalah seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penghasilan neto selaku dosen tetap berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 adalah Rp 36.125.768. sedangkan honorarium selaku pembicara seminar dalam tahun 2011 berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000.000.

Dalam tahun 2011 memperoleh bunga simpanan sebagai anggota Koperasi “Serba Ada” sebesar Rp 3.800.000.

Devita, Istri Suparman adalah seorang Notaris yang dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto fiscal sebesar Rp 120.720.960.

Berdasarkan data diatas, maka :

Jumlah Penghasilan neto fiscal Suparman tahun pajak 2011 adalah …………

a.Rp 156.846.728

b.Rp 166.846.728

c.Rp 176.646.728

d.Rp 925.768

 

Jawaban ( b )

Penghasilan neto Suparman

  • Dari Pekerjaan Rp 36.125.768
  • Honorarium Rp 10.000.000 (+)

Jumlah                                                                                                 Rp   46.125.768

Penghasilan neto Devita                                                                                               Rp 120.720.960 (+)

Total Penghasilan Neto                                                                                                Rp 166.846.000

                Dasar Hukum

  • Pasal 8 ayat 1 : Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,kecuali :
  • Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
  • Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

  • Pasal 8 ayat 2 : Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
  1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

  • Pasal 8 ayat 3 : Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 

  • PP No.15 Tahun 2009, mengatur bahwa bunga simpanan Koperasi dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh.

 

  1. Jumlah PPh terhutang tahun 2011 adalah………………

a.Rp 329.010

b.Rp 116.349.010

c.Rp 878.900

d.Rp 328.900

 

Jawaban ( c )

Penghasilan neto                                                             Rp 166.846.728

PTKP ( K/I/1)                                                                      Rp   34.320.000 (-)

Wajib Pajak sendiri                         Rp 15.840.000

Penghasilan istri digabung          Rp 15.840.000

Kawin                                                   Rp   1.320.000

Tanggungan 1 orang anak          Rp   1.320.000

 

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp 132.526.000

PPh Terhutang                                                                  Rp   14.878.900

(Pasal 17 ayat 1 UU PPh )

 

  1. Beni Raharja,WP Orang Pribadi, pengusaha restoran merek “Niki Echo”.Dalam tahun 2011 diketahui data antara lain : Penggunaan merek “Niki Echo” tersebut didasarkan pada perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek selama 3(tiga) tahun. Terhitung sejak 25 April 2011, pembayaran Royalty atas penggunaan merek dibayar lunas pada saat penandatangganan perjanjian sebesar Rp 150.000.000. dalam menghitung pajak penghasilan, biaya royalty pembebanannya melalui amortisasi,metode garis lurus.

Beban / biaya Royalty tahun 2011 adalah……….

a. 9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

b. 8/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 25.000.000

c. 12/12 X 25% X Rp 150.00.000 = Rp 37.500.000

d. Rp 50.000.000

 

Jawaban ( a )

April 2011 s/d Desember 2012  = 9 bulan

Masa Perjanjian 3 tahun maka masuk ke dalam kelompok 1 dengan tarif amortisasi 25%

9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

 

Dasar Hukum

  • Pasal 11A ayat 1a UU PPh : Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Pasal 11A ayat 2 mengatur : untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

  1. Sebuah truk tanki yang dibeli bulan Januari 2009 seharga Rp 250.000.000 terbakar pada bulan Oktober 2011.Karena kejadian tersebut truk disusutkan s/d September 2011 dengan menggunakan Declining balance method dan termasuk harta gol II. Pada bulan November 2011 perusahaan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 175.000.000 perlakuan perpajakan atas kejadian diatas adalah……………………………………..

a. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 187.500.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

b. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 140.625.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

c. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 152.434.750. dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

d. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 114.257.813 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

Jawaban ( d )

Penggantian Asuransi sebesar Rp 175.000.000 merupakan Penghasilan dan Nilai buku merupakan kerugian :

Harga Perolehan                                              Rp 250.000.000

Beban Penyusutan 2009                               Rp   62.500.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2009                                   Rp 187.500.000

Beban Penyusutan 2010                               Rp   46.875.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2010                                   Rp 140.625.000

Beban Penyusutan s/d Sept 2011              Rp   26.367.188 (-)

Nilai Buku 31 Sept 2011                                 Rp 114.257.813

 Dasar Hukum

Pasal 11 ayat 8 UU PPh: Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

 

Soal Essay

  1.  Wuryanto Wajib Pajak Orang Pribadi, usaha industry krupuk udang dan sejenisnya merek “Sari Roso ‘, dalam melakukan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan pembukuan.WP memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya % Norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis industry kerupuk adalah 15%

Dari buku catatan penjualan, jumlah penjualan tahun 2011 diketahui sebesar Rp 980.000.000, tidak terdapat PPh 21,23,22 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 1.200.000.

 Wuryanto, status Kawin, anak pertama lahir tanggal 5 Januari 2012, Wuryanto jg menjadi anggota koperasi “Karya Sejati” sejak tahun 2005. Dalam tahun 2011 Wuryanto menerima bunga simpanan sebagai anggota koperasi sebesar Rp 5.000.000 PPh yang dipotong oleh Koperasi sebesar Rp 500.000.

SPT Tahunan PPh Tahun 2011 disampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 20Februari 2012.

 Pertanyaan :

Hitung Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Wuryanto ?

 

Jawaban :

  • Karena menjalankan usaha dibidang industry , maka Wuryanto tidak termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1)
  • Pasal 25 ayat 1 UU PPh : Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut SPT PPh Tahunan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong (Pasal 21 & Pasal 23) serta Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22) dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri (Pasal 24 )
  • Karena anak pertama lahir pada tanggal 5 Januari 2012 maka tidak dapat diperhitungkan sebagai PTKP.

 

Penghasilan Neto dari Usaha

Peredaran Bruto                                                              Rp 980.000.000

Norma Penghasilan Neto                                                                   15%

Penghasilan Neto                                                            Rp 147.000.000

 

PTKP (K/0)                                                                          Rp    17.160.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  129.840.000

 

PPh Terhutang ( Pasal  17 )                                          Rp    14.476.000

 

Angsuran PPh PAsal 25 ( 14.476.000 / 12 )            Rp      1.206.333

 

 

  1. Budi Raharjo, Karyawan PT.Kencana yang bergerak di usaha pertambangan batu bara, dengan penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 sebesar Rp 240.000.000, istri Budi Raharjo, Lisa Manurung mempunyai usaha Catering dengan penghasilan neto tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000.

Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak kandung yang masih berumur 10 tahun.Lisa manurung memiliki NPWP sendiri, menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Hasil menyewakan 5 ruangan yang sudah di design untuk took didaerah Kebon Jeruk.Penghasilan sewa ruangan untuk toko tahun 2011 adalah 144.000.000

 

Pertanyaan :

Berdasarkan Data diatas maka Berapa jumlah PPh terhutang Lisa Manurung yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Lisa Manurung Tahun Pajak 2011 ?

 

Uraian Suami Isteri Total
Penghasilan Neto 240.000.000 300.000.000 540.000.000
PTKP ( K / I / 1 )     34.320.000
       
Penghasilan Kena Pajak     505.680.000
       
PPh Terhutang ( Pasal 17 ) 42.979.556 53.724.444 96.704.000
       

 

PPh Suami : (240.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 42.979.556

PPh Isteri   : (300.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 53.724.444

 

  • Penghasilan dari menyewakan ruangan telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu digabung dengan Penghasilan lainya. ( PP No.5 Tahun 2002 )