Recent Posts

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.10/2018 tanggal 18 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

baca juga artikel : Jasa pembuatan Laporan Keuangan

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

KURS PAJAK 19 Sept sd 25 Sept 2018

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,856.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,657.85
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,405.60
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,322.28
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,893.27
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,584.94
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,762.93
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,807.94
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,469.42
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,825.63
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,657.45
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,379.31
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,288.31
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.53
15 Rupee India (INR) 1 205.81
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 49,051.71
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 120.64
18 Peso Philipina (PHP) 1 274.76
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,960.73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 90.70
21 Baht Thailand (THB) 1 455.03
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,880.38
23 Euro (EUR) 1 17,323.94
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,165.30
25 Won Korea (KRW) 1 13.22

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (12 September 2018 – 18 September 2018)

Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018
Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018

KURS PAJAK 12 Sept sd 18 September 2018

KURS PAJAK 12 Sept sd 18 September 2018

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38/KM.10/2018 tanggal 10 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

baca juga artikel : Jasa Konsultan Pajak

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,885.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,651.73
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,301.25
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,313.16
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,896.21
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,591.53
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,761.65
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,767.42
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,210.74
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,807.58
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,640.68
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,344.22
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,393.99
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.65
15 Rupee India (INR) 1 207.41
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 49,135.34
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 120.69
18 Peso Philipina (PHP) 1 277.00
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,968.17
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 91.90
21 Baht Thailand (THB) 1 453.57
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,869.14
23 Euro (EUR) 1 17,247.81
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,171.18
25 Won Korea (KRW) 1 13.26

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (5 September 2018 – 11 September 2018)

Kurs pajak tgl 12 september -18 september 2018
Kurs pajak tgl 12 september -18 september 2018

KURS PAJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER – 11 SEPTEMBER 2018

Tax Consulting

KURS PAJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER – 11 SEPTEMBER 2018

Kurs pajak tanggal 5 September – 11 September 2018 merupakan Kurs pajak mingguan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/KM.10/2018 tanggal 4 September 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

( baca juga Artikel : Peran Konsultan Pajak )

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,745.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,667.86
3 Dolar Kanada (CAD) 1 11,318.47
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,302.12
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,878.56
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,578.83
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,787.89
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,764.93
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 19,087.44
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,762.16
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,615.87
12 Franc Swiss (CHF) 1 15,207.41
13 Yen Jepang (JPY) 100 13,261.86
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.64
15 Rupee India (INR) 1 208.01
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 48,710.93
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 118.72
18 Peso Philipina (PHP) 1 275.75
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,931.19
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 91.29
21 Baht Thailand (THB) 1 450.59
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,834.06
23 Euro (EUR) 1 17,163.24
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,155.71
25 Won Korea (KRW) 1 13.27

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI
Kurs pajak minggu sebelumnya (29 Agustus 2018 – 4 September 2018)

Apabila Anda Membutuhkan Jasa Konsultan Pajak dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting di 0857-829-55311

Kurs pajak tgl 5 september -11 september 2018
Kurs pajak tgl 5 september -11 september 2018

Jasa in House Training Pajak jakarta

Kurs pajak tgl 19 september -25 september 2018

Jasa in House Training Pajak jakarta

Jasa in House Training Pajak jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

Artikel terkait : Konsultan Pajak

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari Jasa in house training pajak ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training Pajak yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5%

pajak umkm turun
pajak umkm turun

PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 )

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang  dalam Pasal 12 menyatakan bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Ada tiga pokok di dalam revisi PP itu. Pertama, tarif dan subjek UKM yang boleh menggunakan PPh Final UKM, yakni 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, dan perseroan terbatas (PT). Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan. Ketiga, adanya batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM menggunakan tarif PPh Final. WP Badan memiliki batas waktu selama tiga tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal. Batas waktu menggunakan PPh Final UKM dengan tarif 0,5 persen juga berlaku bagi WP OP selama enam tahun.

MENGAPA TARIF PAJAK UMKM TURUN

  • Untuk mendorong peran masyarakat dalam ekonomi formal
  • Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  • Lebih memberikan keadilan bagi UMKM
  • Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

  • Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

Yang mendapatkan Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun

WAJIB PAJAK  UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17
  • CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan
  • BUT (Bentuk Usaha Tetap)

baca juga Jasa Konsultan Pajak

Dengan berlakunya PP no 23 Tahun 2018 per tanggal 1 Juli 2018 maka PP No 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

Apabila Anda Membutuhkan Informasi mengenai Pajak UMKM dan Konsultan Pajak di Jakarta Selatan dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting

phone / whatsApp : 0857-829-55311

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya.

Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal tersebut. Anda owner perusahaan, tidak mampu membuat Laporan Keuangan Perusahaan atau kesulitan membuat Laporan Keuangan Perusahaan, kami menyediakan pelayanan pembuatan Laporan Keuangan, baik Laporan Keuangan Bulanan maupun Laporan Keuangan Tahunan dengan harga yang terjangkau.

konsultan pajak
konsultan pajak

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami akan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi dan Keuangan (“PSAK”) selama tahun berjalan yang dimulai dari awal tahun (bulan Januari tahun berjalan) dan menyediakan laporan keuangan (financial statements) sebagai berikut :

  • Journal Entry;
  • Buku besar dan sub buku besar (general ledger dan sub-general ledger);
  • Neraca saldo (Balance Sheet);
  • Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement);
  • Arus Kas (Cash Flow Statement); dan
  • Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan (List of Fixed Assets and Depreciation Expense).

baca juga PASFINAL

baca juga Pelaporan SPT Tahunan

Laporan Keuangan Perusahaan atau Badan atauUMKM sangat dibutuhkan untuk Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena syarat utama dari Pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah harus dilampirkannya

1.Neraca & Laporan Rugi Laba

2.Daftar Aktiva

Neraca , Laporan Rugi/Laba dan daftar aktiva sangat dibutuhkan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh Badan untuk dapat Menghitung berapa jumlah Pajak yg akan terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Laporan Rugi / Laba juga sebagai dasar untuk pembuatan Rekonsiliasi Fiskal agar penyajian Laporan Keuangan Komersial harus equal dengan laporan SPT Masa dari semua jenis pajak

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM Tax Consulting

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

Info : 0857-829-55311

PAS-FINAL

PASFINAL
konsultan pajak

Apa itu PAS-Final?

PAS-FINAL

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan
  3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Kapan berlakunya?

PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

Mengapa saya harus ikut?

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Kemana mengajukan PAS-Final?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Bagaimana caranya?

baca juga : Tarif PAS-FINAL

Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
    • bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
    • daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
  3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa

Jasa Konsultan Pajak yg diberikan

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak – Jakarta Selatan

Info 0857.82955311

 

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a.nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Untuk Informasi lebih Lanjut :

0857.829.55311 / 0878.8457.0021

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

konsultan pajak
konsultan pajak

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan

Jl.Cilandak Permai Raya No 7A

Jakarta Selatan.

Telp                        : 021-75818605

Mobile                  : 0857-829-55311 / 0878-8457-0021

www.em-konsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ( USKP A )

Soal Mata Ujian PPh OP dan SPT PPh OP

Periode Juni 2012

 

Soal Multiple Choice

  1. Harianto adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan eceran pakaian anak-anak merek “ Mico”. PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 2.500.000 sedangkan PPh Pasal 25 tahun 2012 berdasarkan data SPT Tahunan PPh Tahun 2011 di sampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah angsuran PPh Pasal 25bulan Januari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Harianto adalah…………

a.Rp 2.500.000

b.Nihil, karena SPT Tahunan PPh Tahun 2011 belum disampaikan

c.Rp 3.000.000

d.75% X Penjualan bulan Januari 2012

 

Jawaban ( d )

Harianto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OP PT ).

  • PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1, Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
  • Pasal 3 ayat 1 , Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

 

Data untuk soal no 2 dan no 3

Suparman, status kawin tanggungan penuh seorang anak kandung, adalah seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penghasilan neto selaku dosen tetap berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 adalah Rp 36.125.768. sedangkan honorarium selaku pembicara seminar dalam tahun 2011 berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000.000.

Dalam tahun 2011 memperoleh bunga simpanan sebagai anggota Koperasi “Serba Ada” sebesar Rp 3.800.000.

Devita, Istri Suparman adalah seorang Notaris yang dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto fiscal sebesar Rp 120.720.960.

Berdasarkan data diatas, maka :

Jumlah Penghasilan neto fiscal Suparman tahun pajak 2011 adalah …………

a.Rp 156.846.728

b.Rp 166.846.728

c.Rp 176.646.728

d.Rp 925.768

 

Jawaban ( b )

Penghasilan neto Suparman

  • Dari Pekerjaan Rp 36.125.768
  • Honorarium Rp 10.000.000 (+)

Jumlah                                                                                                 Rp   46.125.768

Penghasilan neto Devita                                                                                               Rp 120.720.960 (+)

Total Penghasilan Neto                                                                                                Rp 166.846.000

                Dasar Hukum

  • Pasal 8 ayat 1 : Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,kecuali :
  • Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
  • Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

  • Pasal 8 ayat 2 : Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
  1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

  • Pasal 8 ayat 3 : Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 

  • PP No.15 Tahun 2009, mengatur bahwa bunga simpanan Koperasi dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh.

 

  1. Jumlah PPh terhutang tahun 2011 adalah………………

a.Rp 329.010

b.Rp 116.349.010

c.Rp 878.900

d.Rp 328.900

 

Jawaban ( c )

Penghasilan neto                                                             Rp 166.846.728

PTKP ( K/I/1)                                                                      Rp   34.320.000 (-)

Wajib Pajak sendiri                         Rp 15.840.000

Penghasilan istri digabung          Rp 15.840.000

Kawin                                                   Rp   1.320.000

Tanggungan 1 orang anak          Rp   1.320.000

 

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp 132.526.000

PPh Terhutang                                                                  Rp   14.878.900

(Pasal 17 ayat 1 UU PPh )

 

  1. Beni Raharja,WP Orang Pribadi, pengusaha restoran merek “Niki Echo”.Dalam tahun 2011 diketahui data antara lain : Penggunaan merek “Niki Echo” tersebut didasarkan pada perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek selama 3(tiga) tahun. Terhitung sejak 25 April 2011, pembayaran Royalty atas penggunaan merek dibayar lunas pada saat penandatangganan perjanjian sebesar Rp 150.000.000. dalam menghitung pajak penghasilan, biaya royalty pembebanannya melalui amortisasi,metode garis lurus.

Beban / biaya Royalty tahun 2011 adalah……….

a. 9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

b. 8/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 25.000.000

c. 12/12 X 25% X Rp 150.00.000 = Rp 37.500.000

d. Rp 50.000.000

 

Jawaban ( a )

April 2011 s/d Desember 2012  = 9 bulan

Masa Perjanjian 3 tahun maka masuk ke dalam kelompok 1 dengan tarif amortisasi 25%

9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

 

Dasar Hukum

  • Pasal 11A ayat 1a UU PPh : Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Pasal 11A ayat 2 mengatur : untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

  1. Sebuah truk tanki yang dibeli bulan Januari 2009 seharga Rp 250.000.000 terbakar pada bulan Oktober 2011.Karena kejadian tersebut truk disusutkan s/d September 2011 dengan menggunakan Declining balance method dan termasuk harta gol II. Pada bulan November 2011 perusahaan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 175.000.000 perlakuan perpajakan atas kejadian diatas adalah……………………………………..

a. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 187.500.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

b. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 140.625.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

c. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 152.434.750. dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

d. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 114.257.813 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

Jawaban ( d )

Penggantian Asuransi sebesar Rp 175.000.000 merupakan Penghasilan dan Nilai buku merupakan kerugian :

Harga Perolehan                                              Rp 250.000.000

Beban Penyusutan 2009                               Rp   62.500.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2009                                   Rp 187.500.000

Beban Penyusutan 2010                               Rp   46.875.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2010                                   Rp 140.625.000

Beban Penyusutan s/d Sept 2011              Rp   26.367.188 (-)

Nilai Buku 31 Sept 2011                                 Rp 114.257.813

 Dasar Hukum

Pasal 11 ayat 8 UU PPh: Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

 

Soal Essay

  1.  Wuryanto Wajib Pajak Orang Pribadi, usaha industry krupuk udang dan sejenisnya merek “Sari Roso ‘, dalam melakukan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan pembukuan.WP memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya % Norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis industry kerupuk adalah 15%

Dari buku catatan penjualan, jumlah penjualan tahun 2011 diketahui sebesar Rp 980.000.000, tidak terdapat PPh 21,23,22 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 1.200.000.

 Wuryanto, status Kawin, anak pertama lahir tanggal 5 Januari 2012, Wuryanto jg menjadi anggota koperasi “Karya Sejati” sejak tahun 2005. Dalam tahun 2011 Wuryanto menerima bunga simpanan sebagai anggota koperasi sebesar Rp 5.000.000 PPh yang dipotong oleh Koperasi sebesar Rp 500.000.

SPT Tahunan PPh Tahun 2011 disampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 20Februari 2012.

 Pertanyaan :

Hitung Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Wuryanto ?

 

Jawaban :

  • Karena menjalankan usaha dibidang industry , maka Wuryanto tidak termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1)
  • Pasal 25 ayat 1 UU PPh : Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut SPT PPh Tahunan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong (Pasal 21 & Pasal 23) serta Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22) dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri (Pasal 24 )
  • Karena anak pertama lahir pada tanggal 5 Januari 2012 maka tidak dapat diperhitungkan sebagai PTKP.

 

Penghasilan Neto dari Usaha

Peredaran Bruto                                                              Rp 980.000.000

Norma Penghasilan Neto                                                                   15%

Penghasilan Neto                                                            Rp 147.000.000

 

PTKP (K/0)                                                                          Rp    17.160.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  129.840.000

 

PPh Terhutang ( Pasal  17 )                                          Rp    14.476.000

 

Angsuran PPh PAsal 25 ( 14.476.000 / 12 )            Rp      1.206.333

 

 

  1. Budi Raharjo, Karyawan PT.Kencana yang bergerak di usaha pertambangan batu bara, dengan penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 sebesar Rp 240.000.000, istri Budi Raharjo, Lisa Manurung mempunyai usaha Catering dengan penghasilan neto tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000.

Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak kandung yang masih berumur 10 tahun.Lisa manurung memiliki NPWP sendiri, menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Hasil menyewakan 5 ruangan yang sudah di design untuk took didaerah Kebon Jeruk.Penghasilan sewa ruangan untuk toko tahun 2011 adalah 144.000.000

 

Pertanyaan :

Berdasarkan Data diatas maka Berapa jumlah PPh terhutang Lisa Manurung yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Lisa Manurung Tahun Pajak 2011 ?

 

Uraian Suami Isteri Total
Penghasilan Neto 240.000.000 300.000.000 540.000.000
PTKP ( K / I / 1 )     34.320.000
       
Penghasilan Kena Pajak     505.680.000
       
PPh Terhutang ( Pasal 17 ) 42.979.556 53.724.444 96.704.000
       

 

PPh Suami : (240.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 42.979.556

PPh Isteri   : (300.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 53.724.444

 

  • Penghasilan dari menyewakan ruangan telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu digabung dengan Penghasilan lainya. ( PP No.5 Tahun 2002 )